Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal

prinsip keterbukaan di pasar modal

Pasar Modal adalah bagian dari aspek utama sekaligus acuan dari kemajuan ekonomi sebuah bangsa. Tanda negara maju adalah keberadaan pasar modal yang berkembang. Di Indonesia pun sudah cukup berkembang. Yang diperjualbelikan adalah kapital berbentuk uang. Karena itu prinsip keterbukaan dalam pasar modal mutlak harus dijalankan.

Pasar modal seperti pasar kebanyakan yaitu tempat bertemu antara pedagang dan konsumen. Jadi ada perusahaan atau emiten yang sedang membutuhkan dana dan di sisi lain ada investor yang memiliki banyak dana.

Kegiatan di pasar modal Indonesia melibatkan uang masyarakat yaitu investor, sehingga dibutuhkan sebuah ketentuan tersendiri demi memproteksi kepentingan investor mengenai informasi dari efek atau saham yang diperjualbelikan. Seperti diketahui, penetapan harga saham di pasar modal sangat ditentukan dari informasi atau fakta material. Sebuah informasi dapat menggambarkan harga saham.

Investor merupakan diantara pihak yang benar-benar memerlukan informasi dari emiten agar bisa mengkalkulasi nilai imbal hasil maupun pengelolaan risiko investasi yang akan dilakukannya. Peranan ketersediaan informasi itu menjadi standar pengukuran tingkat efisiensi pasar modal.

Penyampaian informasi tersebut sesuai dengan prinsip keterbukaan. Sebab prinsip keterbukaan merupakan jiwa pasar modal. Informasi yang sesuai dengan prinsip keterbukaan akan bisa mencegah risiko investor tak mendapatkan informasi maupun fakta material. Atau informasi memang diberikan, namun tak semua investor bisa mendapatkannya.

Lalu ada juga informasi yang belum tersedia untuk publik namun sudah diungkapkan untuk beberapa orang tertentu sehingga hanya mereka yang mendapatkan keuntungan (insider trading).

Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal di Indonesia

Keterbukaan informasi adalah bagian dari ciri khas yang ada di industri pasar modal. UU No. 8 tahun 1995 menyatakan supaya emiten maupun perusahaan publik selalu menerapkan prinsip keterbukaan dalam pasar modal dengan diwujudkan lewat pemberian informasi dan fakta material mengenai bisnisnya ataupun sahamnya.

Harus diakui manfaat pasar modal bagi emiten ada banyak, salah satunya adalah menjadi tempat penggalangan dana. Emiten atau perusahaan publik suatu waktu tentu melaksanakan aksi korporasi. Aksi Corporate Action itu bisa berbentuk pembagian deviden, penerbitan saham bonus, dan banyak lagi.

Bapepam LK maupun Bursa Efek sudah mengeluarkan aturan supaya ketika melakukan aksi korporasi, emiten atau Perusahaan Publik selalu mengutamakan prinsip keterbukaan demi mengantisipasi terjadinya kerugian yang diderita pemangku kepentingan atau stakeholders.

Prinsip Keterbukaan dalam Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal

Arti Prinsip Keterbukaan yaitu pedoman umum yang memberikan syarat kepada emiten, perusahaan publik, maupun pihak lain yang tunduk di bawah UU No. 8 tahun 1995 mengenai pasar modal agar memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat bisnisnya atau sahamnya. Hal ini bisa berimbas pada keputusan investor dari saham maupun harga dari saham itu.

Sementara informasi atau fakta material adalah informasi maupun fakta penting sekaligus relevan terkait kejadian, peristiwa, atau kenyataan yang bisa berdampak ke harga saham di bursa efek maupun keputusan investor, calon pemesan ataupun pihak lain yang memiliki kepentingan dari informasi maupun fakta itu. Perusahaan terbuka yang dimaksud yaitu perusahaan publik atau perusahaan yang telah mengadakan penawaran umum saham maupun efek ekuitas yang lain.

Prinsip keterbukaan adalah masalah utama dalam pasar modal yang sekaligus sebagai nyawa dari pasar modal tersebut. Keterbukaan Informasi yang wajib diberitakan ke masyarakat dalam waktu segera sudah ditetapkan dengan Peraturan Bapepam LK No. X.K.1. Isinya yaitu, tiap perusahaan publik maupun emiten dimana pernyataan pendaftaran yang diusulkan sudah efektif maka wajib menyampaikan ke Bapepam LK sekaligus mengumumkan ke publik dalam waktu segera paling lambat akhir hari kerja kedua sesudah adanya informasi atau fakta material yang bisa saja akan berdampak pada pertimbangan investasi investor.

Berbagai informasi maupun fakta material yang diprediksi bisa berdampak pada harga saham maupun keputusan investasi investor, diantaranya yaitu:

  • Merger usaha, pembelian saham, peleburan usaha, maupun pendirian usaha patungan.
  • Split saham maupun pembayaran dividen saham.
  • Hasil dari dividen yang sangat tinggi.
  • Mendapatkan atau sebaliknya kehilangan kontrak penting.
  • Produk maupun penemuan baru yang penting.
  • Penggantian penting dalam formasi manajemen.
  • Pengumuman pembelian kembali maupun pembayaran Efek yang bersifat utang.
  • Penjualan tambahan efek ke publik maupun yang terbatas yang material.
  • Pembelian maupun kerugian penjualan aktiva yang material.
  • Perselisihan pekerja yang cukup signifikan.
  • Adanya tuntutan hukum yang krusial pada perusahaan, maupun ke direktur serta komisaris perusahaan.
  • Pengajuan pembelian saham dari perusahaan lain.
  • Perubahan pada akuntan yang melakukan audit perusahaan.
  • Perubahan Wali Amanat.
  • Penggantian tahun fiskal perusahaan.

Bila Ada Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Pasar Modal

Jika ada pelanggaran atas prinsip keterbukaan pasar modal berupa penyampaian informasi menyesatkan atau istilahnya “misfeeding information” ke pemegang saham, untuk itu sesuai Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1995 ada beberapa pihak yang harus dimintai tanggungjawab yaitu :

  • Tiap pihak yang memberikan tanda tangan pada Pernyataan Pendaftaran.
  • Direktur serta Komisaris Emiten.
  • Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek.
  • Profesi penunjang pasar modal.

Hanya saja dalam menetapkan secara langsung pihak yang mesti memikul tanggung-jawab tentu tak gampang. Oleh karenanya untuk memastikan pihak yang mesti bertanggungjawab dari pelanggaran itu mesti dicermati case by case. Secara hukum bisa dianggap jika seluruh pihak yang terjun langsung dalam pasar modal harus bertanggungjawab secara hukum jika ditemukan unsur pelanggaran.

Sebagai contoh, emiten PT. Sari Husada, Tbk beberapa waktu lalu terbukti melanggar Peraturan Bapepam Nomor X.M.1 mengenai Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu. Kasusnya adalah Direksi dan Komisaris mengadakan transaksi dari saham SHDA, akan tetapi terlambat memberikan laporan perubahan kepemilikan saham ke Bapepam. Sehingga, Bapepam pun memberikan sanksi denda ke Direksi dan Komisaris dari Rp. 100.000 hingga Rp. 1.600.000 sesuai dengan lama hari keterlambatan melaporkan transaksi ke Bapepam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *