Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri

Pajak Keluarga

Status kewajiban perpajakan suami istri adalah kondisi yang menentukan cara pemberlakuan pajak penghasilan suami dan istri. Status itu dikategorikan menjadi 4 kelompok berbeda yaitu KK, HB, PH, dan MT. Apa arti dari istilah-istilah perpajakan itu? Simak penjelasannya berikut ini.

Jenis Status Pajak Suami Istri

Terdapat beberapa jenis status pajak dalam keluarga:

1. Status KK

KK yaitu Kepala Keluarga, yaitu pemasukan yang dihasilkan semua anggota keluarga yang disatukan. Di sini kewajiban pajak hanya diambil seorang yang merupakan kepala keluarga. Berarti satu keluarga suami dan istri itu cuma punya satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Ini berlaku mesti istri bekerja. Istri tak usah menyiapkan laporan SPT Tahunan sendiri. Termasuk menentukan status kewajiban pajak ketika melengkapi lembar SPT Tahunan.

Kepala keluarga harus membuat laporan SPT Tahunan bagi setiap anggota keluarga. Apabila istri bekerja hanya di satu perusahaan berarti penghasilan pajak bersifat final kemudian dilaporkan di kolom Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final. Ketika mengisi SPT Tahunan suami istri berstatus KK maka penghasilan istri tak disatukan dengan suami namun dimasukkan ke kolom berbeda. Di formulir SPT Tahunan 1770 S yaitu di lampiran II nomor 14. Jumlah PPh terutang yaitu sebesar PPh Pasal 21 yang sudah dipotong pemberi kerja. Di formulir SPT Tahunan 1770 yaitu di lampiran III nomor 16.

2. Status HB

HB yaitu Hidup Berpisah, yaitu kondisi perkawinan suami dan istri yang berpisah atau bercerai. Status HB artinya suami dan istri itu punya NPWP sendiri-sendiri termasuk menyerahkan SPT Tahunan.

Status kewajiban perpajakan suami istri HB ini untuk penghitungan pajak penghasilan dibuat masing-masing. Suami dan istri akan memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kemudian melaporkan SPT Tahunan terpisah. Penghitungan pajak penghasilan proporsional dipilih untuk status ini. Penghitungan tersebut artinya penghasilan netto suami dan istri disatukan lebih dulu agar memperoleh total pajak penghasilan sebelum dibagi disesuaikan porsi penghasilan netto milik suami dan istri.

3. Status PH

PH yaitu Pisah Harta yaitu suami dan istri membuat kesepakatan pisah harta tertulis. Istri memperoleh NPWP sendiri dan diperbolehkan melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri. Penghasilan tak kena pajak (PTKP) untuk suami dan istri dengan status PH yaitu K/I. PTKP suami boleh disatukan bersama PTKP istri. Ketika melaporkan SPT Tahunan dari suami atau istri yaitu melengkapi Lembar Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang.

4. Status MT

MT (Memilih Terpisah) adalah dimana istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Artinya bisa menghendaki NPWP tersendiri namun tak ingin mengadakan kesepakatan pisah harta. Dalam status kewajiban perpajakan ini, istri harus membuat laporan SPT Tahunan sendiri.

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sumber: pajak.go.id.

Contoh Cara Menghitung PPh

Misalnya Pak Budi dan Nyonya Tina adalah suami istri dengan Status Pajak Suami Istri PH. Pak Budi adalah direktur perusahaan dan memiliki NPWP: 01.234.567.2-007.000 dengan penghasilan netto tahun 2021 sebesar Rp 543,5 juta. Sementara Nyonya Tina adalah karyawan dengan penghasilan netto tahun 2021 sebesar Rp.300 juta.

Suami istri itu hidup dalam satu rumah dan tak punya tanggungan. Pak Budi dan Nyonya Tina mengadakan kesepakatan pisah harta di hadapan notaris. Sehingga status perkawinan dalam pajak suami istri ini yaitu PH (Pisah Harta).

Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang keduanya adalah sebagai berikut :

– Menjumlahkan penghasilan netto Pak Budi dan Nyonya Tina yaitu Rp.543.500.000 + Rp.300.000.000 = Rp.843.500.000

– Menghitung Penghasilan Netto Suami dan Istri dipotong PTKP K/I

Nilai PTKP yaitu : Orang Pribadi Rp54 juta; Status Kawin Rp.4,5 juta; Istri Rp54 juta. Sehingga jumlah PTKP Rp.112.500.000

Sehingga total penghasilan netto dipotong PTKP yaitu Rp843.500.000 – Rp.112.500.000 = Rp.731.000.000 (penghasilan kena pajak)

– Mengalikan Penghasilan Netto yang sudah dipotong PTKP menggunakan tarif pada Pasal 17 UU PPh guna mengetahui Pajak Penghasilan Orang Pribadi

5% x Rp.50.000.000 = Rp.2.500.000

15% x Rp.200.000.000 = Rp.30.000.000

25% x Rp.250.000.000 = Rp.62.500.000

30% x Rp.231.000.000 = Rp.69.300.000

Sehingga total pajak penghasilan gabungan sebesar Rp.164.300.000

– Menentukan Pajak Penghasilan suami dan istri secara Proporsional

PPh Pak Budi = (total penghasilan bersih Pak Budi / total Penghasilan bersih Pak Budi dan Nyonya Tina) x total Pajak Penghasilan Gabungan

PPh Nyonya Tina = (total penghasilan bersih Nyonya Tina / total Penghasilan bersih Pak Budi dan Nyonya Tina) x total Pajak Penghasilan Gabungan

Yang hasilnya adalah :

Total Pajak Penghasilan Pak Budi = Rp.105.864.908

Total Pajak Penghasilan Nyonya Tina = Rp.58.435.092

Berbeda dengan yang belum menikah, pajak penghasilan yang harus dilunasi suami istri Pak Budi dan Nyonya Tina akan lebih rendah bila status kewajiban perpajakan suami istri tidak PH. Itu disebabkan tarif pasal 17 UU PPh menerapkan aturan progresif. Makin besar penghasilan kena pajak otomatis persentase pajak pun makin besar.

Tanya Jawab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *