Pinjaman Online Ilegal Tidak Usah Dibayar, Apakah Benar?

Pinjol Ilegal, Bayar atau tidak

Banyak yang mengatakan bahwa pinjaman online ilegal tidak usah dibayar. Tapi pertanyaannya, apakah benar?

Sepintas pernyataan itu menyalahi aturan bahwa utang harus dibayar. Akan tetapi, pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Kominfo (Komunikasi dan Informatika) menyebutkan bahwa pinjaman online ilegal tidak perlu dibayar. Semuel Abrijani Pangerapan, pejabat pada Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menyatakannya.

Pernyataan Kominfo Tentang Pinjaman Online Ilegal

Melalui sebuah wawancara yang membahas mengenai pinjol (pinjaman online) ilegal, Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan hal tersebut. Memang jika perusahaan pinjaman online (financial technology, fintech) ilegal melaporkan peminjam yang tak membayar utang, tentu ia sendiri yang akan mendapat masalah sebab tak punya ijin resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku regulator.

Ijin OJK Tentang Pinjol

meminjam dana melalui ponsel
Sangat mudah meminjam dana melalui ponsel

Pinjaman online ilegal sampai saat ini masih banyak yang beroperasi yang tak mudah untuk dihilangkan. Banyak ditemukan perusahaan pinjol yang bergerak tanpa mengantongi ijin resmi sehingga negara tak memiliki kewajiban menyediakan perlindungan hukum jika terjadi debitur tak membayar pinjaman.

Ada banyak perusahaan pinjol yang memberikan layanannya di Indonesia namun sampai April 2020 cuma 161 perusahaan yang sudah memiliki ijin yang dikeluarkan OJK.  Pun Satuan tugas waspada investasi (SWI) sudah mengatasi sekitar dua ribuan perusahaan lending ilegal. Hanya saja, setelah aktifitas situs atau aplikasi pinjol ilegal diblokir, tidak perlu waktu lama pinjaman ilegal kembali keluar namun menggunakan merek lain.

Kendati demikian, pinjaman online ilegal itu hampir sama dengan aktifitas rentenir online yang akan banyak merugikan para peminjam. Tidak cuma untuk pengenaan bunga dan biaya lain yang fantastis, proses penagihan ke peminjam pun acapkali jauh dari praktek manusiawi.

Landasan Hukum Pinjaman Online Ilegal

Pinjol Ilegal pastinya tidak sama dengan aplikasi pinjol resmi yang sudah mengantongi ijin dari OJK, dimana peminjam akan diproses hukum jika menolak membayar pinjaman yang telah diterimanya. Hanya saja, pernyataan mengenai pinjol ilegal yang dikeluarkan pejabat Kominfo pun mesti ditelaah dari dasar hukum yang sesuai. Sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diuraikan jika transaksi pinjam meminjam dianggap sah bila:

  • Persetujuan saling rela dalam mengikat diri di suatu perjanjian (subyektif).
  • Mampu membuat perikatan (subjektif).
  • Memiliki tujuan utama tertentu (objektif).
  • Tak memiliki maksud terlarang (objektif).

Bila dua syarat obyektif tak terwujud, artinya perjanjian pun langsung batal demi hukum. Sementara jika syarat subyektif tak terealisasi, salah satu pihak yang melakukan kesepakatan pinjam-meminjam memiliki hak meminta supaya kesepakatan tersebut dapat dibatalkan. Jadi pinjaman online ilegal tidak usah dibayar, apakah benar?

Masih ada aturan lain yang dapat digunakan sebagai pijakan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di Pasal 18 POJK 77/2016 tersebut dijelaskan mengenai perjanjian yang ada dalam pinjaman online.

Misalnya pinjaman online yang menyediakan kredit online ternyata tak memiliki ijin yang dikeluarkan OJK, itu artinya mereka melanggar Pasal 47 ayat (1) POJK 77/201. Berdasar peraturan tersebut maka OJK memiliki wewenang mengambil sejumlah tindakan di bawah ini:

  • Memberikan peringatan tertulis.
  • Memberlakukan denda yang mesti dilunasi dalam bentuk jumlah uang tertentu.
  • Aktifitas bisnis dibatasi.
  • Ijin dicabut sehingga tak bisa beroperasi lagi.

Mengenai perusahaan pinjaman online ilegal, di Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan bila perjanjian dari pemberi pinjaman ilegal dan penerima pinjaman dapat dibatalkan sebab penyelenggara tak memiliki ijin. Untuk mereka yang telah melakukan pinjaman di pinjol ilegal masih memiliki keharusan melunasi utang hingga lunas. Tetapi, yang mesti dibayar lunas yaitu hanya pokok utangnya saja.

Jadi, Apakah Harus Dilunasi?

Masuk ke pinjaman online ilegal bisa dikatakan mimpi buruk untuk kebanyakan orang. Karena, dengan waktu yang tak terlalu lama, total pinjaman dapat berkembang-biak tak terkendali melebihi pokok pinjaman. Seumpama utang bisa ditinggalkan begitu saja, tentu menyenangkan. Hanya saja, utang adalah utang yang harus dilunasi. Sekalipun itu berupa pinjol berstatus ilegal, debitur masih harus melunasi utang yang diterima atau menyelesaikan lebih dahulu pinjaman itu.

diteror pinjol
Pinjol mempunyai reputasi suka meneror dan mengancam

Apabila penagihan utang dijalankan menggunakan aksi kekerasan dan juga melecehkan, tentu praktek tersebut tidak diterima secara hukum. Akan tetapi, tak serta merta membuat utang peminjam menjadi lunas. Bila dilihat dari kacamata hukum, kredit pada prinsipnya menerapkan kaidah perjanjian yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kesepakatan yang diambil antara pemberi dan penerima utang bisa dibatalkan jika penyelenggara statusnya ilegal atau tak memiliki ijin dari pemerintah. Namun batalnya perjanjian tersebut tak serta-merta menggugurkan utang namun barang-barang yang bersangkutan sebelum perjanjian dibuat yaitu uang pinjaman mesti dikembalikan atau kembali ke kondisi awal. Itu artinya peminjam tetap diharuskan mengembalikan seluruh dana yang sudah dipinjamnya.

Jadi, apakah pinjaman online ilegal tidak usah dibayar? Menurut Kominfo tidak apa-apa jika tidak dilunasi. Namun, Tongam L Tobing, ketua Satgas SWI menyatakan bahwa pinjaman tetap harus dibayar meskipun ilegal. Yang tetap harus dibayar adalah pokok utang yang telah diambil oleh peminjam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *