Dalam menjalankan berbagai program ekonominya, pemerintah tidak hanya mengendalikan pendapatan dan pengeluarannya saja, tetapi juga mengatur jumlah uang yang bisa diakses oleh masyarakat di bank. Kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah uang yang bisa diakses oleh masyarakat di bank ini disebut dengan kebijakan moneter.
Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengatur variabel-variabel moneter, seperti inflasi, suku bunga, jumlah uang yang beredar dan kredit perbankan untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Adapun otoritas yang berhak melakukan kebijakan ini di Indonesia adalah Bank Indonesia.
Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan ini tidak berkaitan dengan pembayaran pajak dan APBN, melainkan berkaitan dengan pinjaman per malam antar bank, suku bunga acuan dan inflasi. Meskipun demikian, peran kebijakan moneter dan fiskal sama pentingnya untuk membentuk stabilitas ekonomi makro di Indonesia.
Tujuan Kebijakan Moneter
Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia, tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ada banyak alasan mengapa nilai tukar rupiah harus dijaga, namun berikut ini beberapa diantaranya:
- Jika nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain (khususnya dolar Amerika Serikat) melemah, itu artinya dibutuhkan lebih banyak rupiah untuk membayar utang luar negeri dan impor dalam jumlah yang sama.
- Jika nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain terlalu kuat, maka barang-barang ekspor Indonesia akan terasa lebih mahal bagi masyarakat luar negeri. Sebaliknya, membayar utang dan impor akan lebih mudah karena jumlah rupiah yang dibutuhkan lebih sedikit.
Untuk melakukan hal ini, otoritas moneter dituntut untuk mengontrol variabel-variabel moneter lain juga, seperti:
1. Mengendalikan inflasi
Inflasi dan nilai tukar adalah dua hal yang saling berkaitan. Katakanlah nilai tukar rupiah melemah, sehingga dibutuhkan banyak rupiah untuk membeli barang import. Maka, harga jual barang import atau barang lain yang dihasilkan dari barang impor tersebut akan naik. Misalnya, nilai tukar rupiah melemah mengakibatkan harga impor BBM jadi lebih mahal, maka harga BBM di Indonesia juga akan semakin mahal. Oleh sebab itu, salah satu fungsi kebijakan moneter adalah mengendalikan laju inflasi, sebab laju inflasi berkaitan erat dengan nilai tukar.
2. Pengendalian dan penetapan suku bunga
Salah satu cara untuk mengendalikan inflasi adalah menetapkan suku bunga acuan. Hasil penetapan suku bunga acuan ini nantinya juga akan berpengaruh pada penetapan kupon obligasi, suku bunga tabungan dan kredit perbankan dan lain sebagainya.
3. Mengendalikan jumlah uang yang beredar
Inflasi seringkali juga disebabkan oleh banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengendalikan inflasi, otoritas moneter juga dituntut untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
4. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional
Neraca pembayaran internasional tidak hanya berupa ekspor dan impor, tetapi juga berupa nominal modal yang masuk dan keluar dari Indonesia setiap bulannya. Keseimbangan antara ekspor dan impor serta modal yang masuk dan keluar ini harus dijaga, sebab semua transaksi tersebut menggunakan dolar atau mata uang asing lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah permintaan rupiah dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang terkait.
Dengan mengendalikan berbagai variabel moneter di atas diharapkan ekonomi yang stabil, lapangan kerja yang luas dan kesejahteraan ekonomi akan tercipta di Indonesia.
Jenis-Jenis Kebijakan Moneter
1. Kebijakan moneter ekspansif
Kebijakan moneter ekspansif diaplikasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah negara dengan cara meningkatkan uang yang beredar di masyarakat. Peningkatan uang beredar ini dilakukan dengan berbagai program seperti, penurunan cadangan wajib minimum perbankan, penurunan suku bunga acuan dan pembelian surat berharga oleh Bank Indonesia.
Dengan berbagai program ini, diharapkan bank dan instansi keuangan lain di Indonesia tidak ragu untuk memberikan pinjaman. Begitu pula masyarakat tidak ragu untuk mengajukan pinjaman entah itu untuk kebutuhan bisnis maupun untuk kebutuhan konsumtif.
2. Kebijakan moneter kontraktif
Risiko kebijakan moneter ekspansif yang berlebihan adalah tingginya tingkat inflasi. Jika tingkat inflasi sudah tinggi, maka kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah kebijakan moneter kontraktif. Dalam kebijakan yang satu ini, jumlah uang yang beredar dikurangi dengan cara penjualan surat berharga oleh bank sentral, peningkatan suku bunga, peningkatan cadangan wajib minimum dan lain sebagainya.
Dengan kebijakan ini, diharapkan bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Sama halnya dengan masyarakat yang berpikir dua kali untuk mengajukan kredit.
Instrumen Kebijakan Moneter
1. Operasi Pasar Terbuka
Operasi pasar terbuka adalah program atau instrumen kebijakan moneter yang menekankan pada jual beli surat berharga baik itu di pasar primer maupun di pasar sekunder. Dalam kebijakan ini, otoritas moneter dapat menerbitkan surat berharga, seperti sertifikat bank Indonesia (SBI) dengan nilai, bunga dan jangka waktu yang bervariasi yang kemudian bisa dibeli oleh perbankan maupun masyarakat.
2. Kebijakan diskonto
Bank Indonesia adalah banknya bank-bank umum di Indonesia. Jika bank-bank umum di negeri ini membutuhkan tambahan likuiditas, maka mereka bisa meminjam ke bank Indonesia, tentunya dengan tingkat suku bunga tertentu. Kebijakan diskonto adalah kebijakan penurunan atau peningkatan tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan oleh BI kepada bank-bank yang melakukan pinjaman. Tinggi rendahnya tingkat diskonto ini disesuaikan dengan kebijakan moneter umum yang sedang dibutuhkan negara pada waktu yang bersamaan.
3. Cadangan wajib minimum (reserve requirement)
Cadangan wajib minimum adalah sejumlah aset likuid (mudah dicairkan) minimum yang wajib dimiliki oleh perbankan. Reserve requirement ini wajib dimiliki oleh bank-bank umum supaya ketika terjadi penarikan simpanan dalam jumlah banyak, bank umum tersebut masih memiliki cadangan aset.
Apabila otoritas moneter ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka mereka bisa menurunkan jumlah cadangan wajib minimum ini, Dengan demikian bank punya uang lebih banyak yang siap untuk dipinjamkan. Sebaliknya, jika otoritas moneter ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, otoritas moneter bisa menetapkan cadangan wajib yang lebih tinggi.
Selain 3 instrumen di atas, otoritas moneter juga memiliki instrumen yang sifatnya tidak konvensional, seperti liquidity provision, large-scale asset purchase, dan forward guidance.
Contoh Kebijakan Moneter di Indonesia
Sejak tahun 1999 hingga sekarang, Bank Indonesia menggunakan inflation targeting framework (ITF) sebagai strategi kebijakan moneternya. Dalam strategi ini, Bank Indonesia menerapkan target inflasi menengah dan suku bunga sebagai sinyal respon terhadap perubahan ekonomi Indonesia.
Lebih lanjut lagi, suku bunga bank Indonesia yang sebelumnya disebut dengan BI Rate dan update satu tahun sekali, sejak tahun 2016 berganti nama menjadi BI 7 days Repo Rate (BI7DRR) yang update setiap 7 hari sekali supaya lebih update terhadap kondisi ekonomi terkini.
