Lompat ke konten
Daftar Isi

Apa itu Sistem Ekonomi Sosialis? Pengertian, Contoh, dan Cirinya

Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur tata cara masyarakat dalam memutar roda perekonomian. Dalam sejarahnya, dunia mengenal berbagai jenis sistem ekonomi, mulai dari feodalisme, merkantilisme, kapitalisme, komunisme dan sosialisme. 

Dalam perkembangannya, masing-masing sistem ekonomi merupakan tanggapan dari kekurangan sistem ekonomi yang digunakan sebelumnya. Misalnya, kapitalisme merupakan jawaban dari kekurangan yang timbul akibat sistem feodalisme dan merkantilisme, sementara sosialisme dan komunisme merupakan sistem ekonomi yang menjawab kekurangan dari kapitalisme. 

Meskipun mirip dan bertujuan sama, namun sistem ekonomi sosialis (sosialisme) dan komunisme adalah dua sistem yang sedikit berbeda. Namun sebelum membahas mengenai perbedaan antara keduanya, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu sosialisme:

Pengertian Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang menekankan pentingnya penguasaan bersama atas sumber daya produksi. Sebelum Marx dan Engels, sistem ini pertama kali dikemukakan oleh Henri de Saint-Simon, Robert Owen dan Charles Fourier pada paruh pertama abad ke-19. 

Ketika itu, negara-negara Eropa Barat sedang mengalami perubahan besar akibat revolusi industri serta berkembangnya kapitalisme dan liberalisme. Dalam kapitalisme dan liberalisme, hak-hak individu diakui mulai dari hak kepemilikan barang dan jasa, hak menentukan nasib hidup secara mandiri hingga hak berpendapat. 

Di satu sisi, hal-hal tersebut merupakan hak-hak dasar umat manusia. Namun apabila dibiarkan saja tanpa diatur dengan baik, sistem kapitalisme ini akan menimbulkan ancaman ekonomi, yaitu ketimpangan. Ketimpangan inilah yang kemudian dikritisi oleh 3 ilmuwan di atas yang kemudian menjadi cikal bakal sosialisme.

Dalam sejarahnya, teori mengenai sistem ini terus berkembang. Karl Marx dan Engels memasukkan unsur perbedaan kelas yang kemudian mendorong adanya revolusi dari masyarakat kelas bawah dan menciptakan Marxisme. Marxisme kemudian diadaptasi oleh Vladimir Lenin dengan pendekatan yang sedikit berbeda dengan Leninisme. Gabungan antara Marxisme dan Leninisme inilah yang kemudian dikenal sebagai komunisme. 

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Pengakuan terhadap hak-hak individu namun terbatas dan menjunjung kolektivisme. Berbeda dengan kapitalisme dan komunisme, sistem ini masih mendukung hak-hak individu namun disusun dengan sedemikian rupa sehingga ada batasan-batas tertentu. 
  2. Pemerintah menguasai sebagian sumber daya produksi. Dalam sistem kapitalisme, peran pemerintah benar-benar dibuat minim, sementara dalam komunisme atau planned economy, peran pemerintah sangat besar hingga mengatur gaji dan alokasi tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah dalam ekonomi cukup besar namun dalam tingkat tertentu masih terbuka untuk swasta. 
  3. Bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Sosialisme dibangun atas dasar pentingnya menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat (egalitarianisme). Awalnya, keadilan sosial ini terkhusus pada masyarakat yang kurang mampu, namun pada perkembangannya sosialisme menargetkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat terlepas dari kelas maupun kalangan usaha. 

Contoh Sistem Ekonomi Sosialis

Berbeda dengan sistem ekonomi komunisme ala Lenin, sistem ekonomi sosialis cenderung fleksibel dan bahkan bertahan hingga saat ini. Kini, banyak negara menerapkan prinsip sosialisme dalam kebijakan ekonomi negaranya pada tingkat tertentu. Contoh penerapan sistem ekonomi ini yang terjadi saat ini adalah:

1. Penentuan upah minimum regional (UMR)

Dalam sistem ekonomi kapitalis, upah tenaga kerja ditentukan oleh supply dan demand tenaga kerja tersebut. Ini artinya, kalau supply tenaga kerja di suatu bidang amat sangat banyak, maka gaji tenaga kerja tersebut akan rendah. 

Sebaliknya, dalam sistem ekonomi komando (planned economy) pemerintah secara absolut menentukan gaji karyawan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan dalam sebuah bisnis. Hal ini karena dalam sistem ini, seluruh masyarakat harus bekerja (full employment). 

Sistem ekonomi sosialis berada di tengah antara kedua sistem di atas. Dalam sistem ini, pemerintah wajib menetapkan upah minimum untuk mencegah gaji karyawan turun terlalu tajam. Perusahaan bebas menentukan gaji karyawan asalkan masih di atas UMR. 

2. Public healthcare and education program

Kesehatan dan pendidikan adalah kebutuhan dasar umat manusia. Apabila dua sektor ini dibiarkan masuk sistem kapitalis sepenuhnya dengan intervensi sangat minimum dari pemerintah, maka harga obat-obatan, biaya rumah sakit dan sekolah akan tinggi. Akibatnya, hanya individu yang kaya yang dapat bersekolah. 

Maka dari itu sejak awal munculnya paham sosialisme, para ahli merekomendasikan pemerintah untuk terlibat aktif dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk publik. Pada saat yang bersamaan, pemerintah masih memperbolehkan rumah sakit dan sekolah swasta yang dikelola dengan sistem kapitalisme murni. 

Dengan demikian masyarakat yang berkemampuan masih bisa memilih untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh pemerintah atau swasta, dan masyarakat yang kurang mampu masih tetap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan sekolah yang layak.

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Salah satu aspek sosialisme yang hingga kini masih ada adalah penguasaan sumber daya produksi penting nasional oleh negara dalam bentuk BUMN. BUMN adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Saat ini banyak BUMN yang berbadan usaha Perseroan Terbatas (PT) demi mengubah haluan bisnisnya dari menciptakan kebermanfaatan untuk masyarakat ke mendapatkan keuntungan. 

Namun beberapa BUMN seperti Perum PERURI masih sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan berfokus pada penyediaan kebermanfaatan. Selain Indonesia, konsep BUMN atau state-owned enterprises ini juga dimiliki oleh negara lain, seperti China dan Vietnam. 

Dalam sistem ekonomi kapitalis, seharusnya sumber-sumber produksi yang dikuasai oleh BUMN dimiliki oleh swasta dan dioperasikan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran dengan tanpa intervensi dari pemerintah. 

Di satu sisi, hal ini akan mendorong efisiensi kinerja perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas apapun dari pemerintah, namun di sisi lain BUMN diperlukan karena memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. 

Adapun dalam sistem ekonomi komando, semua sumber daya produksi dimiliki oleh pemerintah. Di satu sisi, hal ini menjamin kesetaraan sosial dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain hal ini akan mengorbankan efisiensi dari kinerja perusahaan itu sendiri. 

Sekali lagi sistem ekonomi ini mengambil jalan tengah di mana pemerintah hanya menguasai beberapa sektor penting, seperti listrik, BBM, percetakan uang dan lain-lain, sementara sektor lainnya dimiliki oleh swasta. 

4. Koperasi

Koperasi adalah salah satu bukti sistem ekonomi sosialis yang diterapkan dalam konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia. Badan usaha ini dibangun secara kolektif oleh masyarakat setempat untuk mengelola sumber daya produksi yang terletak di daerah mereka yang mana nantinya keuntungan dari sumber daya produksi tersebut juga dibagikan untuk mereka. 

Sistem kolektivisme gotong royong seperti ini tentunya akan susah ditemukan di sistem ekonomi kapitalis murni atau komunisme murni. Sebab dalam kapitalis, sumber daya dimiliki oleh individu sedangkan dalam komunis semua sumber daya dikuasai oleh pemerintah pusat.

5. Serikat buruh (labor union)

Salah satu ide dari Karl Marx adalah bahwa ketimpangan akan membuat buruh atau kaum proletar bersatu dan melakukan revolusi dan menundukkan masyarakat borjuis. Dalam perkembangannya, adanya serikat buruh bisa jadi tidak menimbulkan revolusi, namun organisasi ini tetap dibutuhkan dalam sebuah perusahaan atau negara. 

Adanya serikat buruh memastikan kalau aspirasi karyawan terhadap perusahaan dapat tersampaikan dengan baik, melindungi buruh dari permasalahan ketenagakerjaan, hingga menjadi wadah advokasi untuk buruh yang menghadapi masalah. Tidak hanya di Indonesia, serikat buruh juga bahkan ada di negara yang lebih kapitalis seperti Amerika Serikat.

Perbedaan Sosialisme dan Komunisme

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya beberapa perbedaan antara sosialisme dan komunisme antara lain:

  1. Peran pemerintah pusat. Dalam sosialisme, pemerintah pusat hanya menguasai sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis. Adapun dalam komunisme, pemerintah pusat mengatur keseluruhan aspek ekonomi mulai dari industri-industri penting hingga harga barang dan jasa serta gaji tenaga kerja. 
  2. Tanggapan terhadap tantangan ekonomi. Komunisme mendukung adanya sistem full employment (tidak ada pengangguran). Dalam sistem ekonomi sosialis, pengangguran dan tantangan ekonomi lainnya masih akan tetap ada meskipun pemerintah wajib untuk mengontrolnya. 
  3. Pengakuan terhadap hak-hak milik individu. Dalam komunisme, hak-hak milik individu nyaris semua ditiadakan, bahkan hak untuk berpendapat. Di sisi lain, hak-hak individu dalam sosialisme masih diakui meskipun diatur dengan ketat. 

Beberapa sumber berpendapat bahwa sosialisme adalah versi pemikiran yang lebih “halus” dibandingkan dengan komunisme. Hal ini karena dalam komunisme, buruh melakukan “revolusi” atau perubahan pada aspek sosial, politik dan ekonomi secara cepat, sementara pada sosialisme, kondisi buruh berubah melalui “reformasi” atau perubahan yang lebih perlahan dan halus dalam sistem. 

Perbedaan Sosialisme dan Kapitalisme

Sosialisme adalah paham ekonomi yang berkembang seiring dengan perkembangan masalah ketimpangan yang diakibatkan oleh revolusi industri dan kapitalisme. Oleh sebab itu, perbedaan antara kedua sistem ini adalah:

  1. Peran pemerintah lebih dominan. Dalam sistem ekonomi pasar atau kapitalisme, peran pemerintah dibuat sangat minimum karena mereka percaya bahwa “pasar akan memperbaiki dirinya sendiri (invisible hand)”. Di sisi lain, peran pemerintah dalam sistem ekonomi sosialis lebih kuat. 
  2. Tanggapan terhadap tantangan ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis beranggapan bahwa perekonomian lebih efisien jika digerakkan secara otomatis oleh pasar. Di sisi lain, ahli ekonomi sosialis menilai bahwa sistem ekonomi pasar ini justru akan menyebabkan masalah ekonomi baru yaitu ketimpangan yang semakin lebar. 
  3. Pengakuan terhadap hak-hak milik individu. Kapitalisme adalah paham ekonomi yang diturunkan dari paham filosofi liberalisme. Dalam paham ini, hak setiap individu baik itu hak kepemilikan aset maupun hak berpendapat dijamin oleh hukum. Sosialisme memandang bahwa jaminan terhadap hak individu tersebut memang diperlukan, tapi tetap harus ada batasan-batasan tertentu.
  4. Kapitalisme fokus pada pertumbuhan ekonomi, sosialisme fokus pada pembangunan ekonomi. Ini artinya, kapitalisme mendorong pertumbuhan kegiatan produksi dan konsumsi, sementara sosialisme fokus pada bagaimana kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi tersebut bisa mengatasi masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan kesenjangan. 

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi sosialis adalah sebuah sistem yang terletak diantara dua spektrum, yaitu kapitalisme dan komunisme. Di satu sisi, sistem ini menjunjung tinggi adanya pengelolaan aset publik untuk kesejahteraan bersama, namun di sisi lain sosialisme juga menjunjung tinggi hak-hak individu.

Farichatul Chusna

Farichatul Chusna

Setelah lulus dari Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Farichatul Chusna aktif sebagai penulis artikel ekonomi, investasi, bisnis, dan keuangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *