Sejarah Krisis Ekonomi di Indonesia

Ancaman inflasi dan resesi ekonomi kini sedang menghantui perekonomian Indonesia dan dunia. Perang di Eropa Timur, serta inflasi dan suku bunga yang tinggi di Amerika Serikat, dan kasus covid-19 yang belum sepenuhnya membaik, membuat banyak pihak memperkirakan kalau perekonomian Indonesia tahun depan “gelap”.

Indonesia sendiri bukan negara yang bebas dari krisis. Status sebagai negara yang terbuka terhadap perdagangan internasional, sedikit banyak membuat negara ini terancam kena dampak penularan (contagion effect) krisis dari negara lain.

Indonesia setidaknya pernah terdampak dari 3 krisis ekonomi global, yaitu the Great Depression (1929) ketika masih menjadi Hindia Belanda, the Asian Financial Crisis (1998), dan the Great Recession (2008). Dari ketiga krisis tersebut, tidak dampak dipungkiri bahwa  the Asian Financial Crisis atau krisis moneter 1998 adalah yang paling parah. Simak sejarahnya berikut ini. 

Latar Belakang

Pada pertengahan dekade 90-an, Indonesia, Korea Selatan dan Thailand adalah negara yang menganut sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate). Ini artinya, masyarakat Indonesia dan dunia dapat memperdagangkan rupiah dan dolar secara bebas dengan tanpa mempengaruhi nilai tukar. 

Pada saat yang bersamaan, selisih antara nilai ekspor dan impor Indonesia (neraca berjalan atau current account) ketiga negara tersebut terus defisit (banyak impornya dibandingkan ekspor). Hal ini menyebabkan ekonomi ketiganya rentan terhadap perubahan nilai tukar. 

Selisih antara nilai ekspor dan impor ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan suku bunga the Fed pada pertengahan tahun 90-an. Hal ini menyebabkan beberapa hal:

1. Investasi pada dolar terlihat menarik dimata investor, akibatnya banyak investor yang sebelumnya memegang rupiah, won dan baht menukar ketiganya ke dolar.
2. Penukaran mata uang ke dolar ini menyebabkan nilai tukar naik. Dengan sistem fixed exchange rate,  cadangan devisa yang dimiliki negara harus mampu menutup kenaikan nilai tukar ini, supaya kenaikan nilai tukar tidak berdampak pada ekspor impor. Masalahnya adalah, ketiga negara tersebut tidak memiliki cadangan devisa yang cukup.
3. Kenaikan suku bunga the Fed ini juga memaksa suku bunga acuan di dalam negeri naik untuk menarik investor luar negeri berinvestasi ke rupiah lagi. Di satu sisi, hal ini menyebabkan kredit dalam negeri juga tampak mahal, sehingga banyak nasabah yang gagal membayar utangnya. 
4. Kenaikan nilai tukar dolar terhadap masing-masing mata uang membuat barang-barang yang diekspor negara-negara tersebut jadi terasa mahal dan mengimpor barang juga jadi terasa mahal. 
5. Kenaikan nilai tukar dolar juga mengakibatkan jumlah utang luar negeri yang harus dibayar oleh pemerintah maupun swasta jadi lebih banyak. 

Banyak ahli yang menilai bahwasanya selain masalah yang timbul dari perdagangan internasional di atas, krisis juga timbul akibat dari permasalahan sosial, ekonomi dan politik dalam negeri, yaitu:

1. Tingginya utang jangka pendek perusahaan swasta (baik keuangan maupun non keuangan). Menurut Lepi T. Tarmidi, pada periode 1992-1997, 95% utang luar negeri Indonesia adalah utang swasta yang mayoritas memiliki periode jatuh tempo hanya 18 bulan. 
2. Kelemahan sistem perbankan di Indonesia baik dari segi pengaturan maupun pengawasan.
3. Kemampuan pemerintah dalam menangani krisis yang kemudian menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat maupun lembaga donor luar negeri. 
4. Ketidakstabilan politik dalam negeri menjelang pemilu. Hal ini termasuk penurunan kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu dan berbagai demonstrasi mahasiswa. 

Tahapan Krisis

Krisis dimulai pada pertengahan tahun 1997 di Thailand. Ketika itu karena kekurangan cadangan devisa (poin dua di atas), otoritas moneter Thailand mengubah sistem nilai tukarnya dari fixed exchange rate menjadi flexible exchange rate. Ini artinya, setiap jual beli dolar dan baht akan mempengaruhi nilai tukar mata uang tersebut. Hal ini menyebabkan nilai tukar mata uang Thailand tersebut jatuh. 

Hanya dalam waktu beberapa minggu, krisis menyebar ke Indonesia, Malaysia dan Filipina, sehingga menerapkan kebijakan yang sama. Akibatnya, rupiah terjun bebas dari yang awalnya sekitar Rp2.500 untuk 1 dolar pada Juni 1997 menjadi Rp14.900 untuk 1 dolar pada Juni 1998. Seperti yang telah disebutkan di atas, hal ini menyebabkan harga barang-barang impor naik, termasuk barang-barang impor untuk kebutuhan pokok.

Pada sektor perbankan dan keuangan, tingginya suku bunga pinjaman dan mahalnya nilai tukar dolar membuat bank, khususnya bank-bank kecil, memiliki masalah likuiditas (tidak punya uang untuk diputar). Untuk mengatasi masalah ini, salah satu “resep” yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia ketika itu adalah menutup 16 bank yang “hanya” menguasai 4% market share industri perbankan Indonesia saat itu. 

Tak dinyana, kebijakan ini justru membuat masyarakat panik dan berbondong-bondong mengambil uang tabungannya di bank (bank run) karena takut bank tempat mereka menyimpan uang juga akan dilikuidasi. Akibatnya, hal ini justru memperparah kondisi krisis saat itu.  

Dampak Krisis

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya krisis moneter 1998 atau yang disisi lain disebut sebagai tahun reformasi memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan sosial politik negara ini. Dari segi sosial, krisis ini secara langsung membuat Presiden Soeharto turun tahta setelah 32 tahun menjabat, terjadinya berbagai kerusuhan dan masalah Hak Asasi Manusia yang hingga kini masih misteri dan berbagai masalah sosial lainnya. 

Dari segi ekonomi, krisis ini mengakibatkan:

1. Inflasi pada tahun 1998 menyentuh angka 77%. Padahal tahun sebelumnya “hanya” 11,6%. 
2. Kurs rupiah terhadap dolar turun dari 2.500 menjadi 15.000 hanya dalam 1 tahun.
3. Pertumbuhan ekonomi minus hingga -13,13%. Meskipun sempat minus karena covid19, namun angka 13,13% masih belum terpecahkan. 
4. Bank Indonesia hingga kini menerapkan flexible exchange rate tentunya dengan tingkat intervensi tertentu. 
5. Penerapan kebijakan blanket guarantee atau jaminan simpanan di bank kembali 100% yang kini dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 
6. Perbaikan sistem perbankan baik itu dari segi peraturan maupun pengawasan di Indonesia. 

Penyelesaian Krisis

Untuk mengatasi krisis ini, International Monetary Fund (IMF) memberikan pinjaman dolar jangka pendek senilai $118 miliar ke Thailand, Indonesia dan Korea Selatan. Pinjaman ini datang bukan dengan tanpa syarat. Syaratnya adalah, pemerintah negara-negara tersebut harus mengurangi pengeluaran, meningkatkan pajak, dan mengurangi subsidi. Sederhananya, IMF meminta ketiga negara tersebut untuk berhemat. 

Meskipun tujuannya baik, yaitu supaya investor percaya lagi, namun syarat-syarat dari IMF tersebut banyak diprotes oleh masyarakat. Pasalnya, dalam kondisi krisis, peningkatan pengeluaran pemerintah dalam bentuk subsidi dan penurunan suku bunga seringkali dibutuhkan untuk memutar roda ekonomi kembali.

Di Indonesia sendiri, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas untuk menyehatkan perbankan, mengatasi aset yang bermasalah dan serangkaian program restrukturisasi perbankan lainnya. Salah satu dari hasil restrukturisasi ini adalah berdirinya Bank Mandiri yang merupakan gabungan dari 5 bank lainnya. 

Krisis 1998 merupakan salah satu pelajaran berharga yang harus dihadapi oleh negeri ini. Dari sini Indonesia belajar pentingnya untuk mengontrol utang dan pinjaman, khususnya dalam bentuk mata uang asing, dengan baik, pentingnya menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan menggunakan pengaturan dan pengawasan yang baik, dan yang tak kalah penting adalah pentingnya membeli produk dalam negeri.